Waktu Pelaporan Perpajakan.

Pelaporan Pajak Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan…

PPN & PPn BM.

Yang Wajib Membayar/Menyetor Dan Melapor PPN/PPnBM 1.     Pengusaha Kena Pajak (PKP) 2.     Pemungut PPN/PPnBM, adalah : a.     Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara b.     Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah c.     Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang Wajib Disetor 1.     Oleh PKP adalah : a.     PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan…

PPh Final Pasal 4 (2).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif…

Kenali para pemotong dan pemungut pajak di Indonesia.

Jakarta (ANTARA News) - Sesuai Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP), maka selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut pajak dan menyetorkannya ke kas Negara. Jenis-jenis…

PPh Pasal 26.

Pajak Penghasilan Pasal 26 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.…

PPh Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengertian  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 1.     Pemotong PPh Pasal 23: a.     badan pemerintah;…

PPh Pasal 22.

Pajak Penghasilan Pasal 22 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang…

PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 1.     Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 2.     Bendahara…

PPh Pasal 15.

Ketentuan ini terkait dengan Norma Perhitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) UU PPh dan ditetapkan Menteri keuangan. Ketentuan ini mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran…